POSO, DETAIL73.COM-Pembahasan soal rencana Pemda Poso, Sulteng, yang akan melakukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 120 Miliar untuk proyek pembangunan Rumah Sakit baru, akhirnya berakhir lewat voting melalui Paripurna DPRD Poso yang digelar Senin (22/8).
Voting terpaksa dilakukan karena dipicu sejumlah legislator yang dipelopori Fraksi PKS dan Golkar menolak rencana hutang Pemda Poso itu.
Benar saja, hasil dari voting tersebut, dari 30 anggota DPRD Poso, ada sebanyak 17 orang anggota menyetujui, 9 menolak dan 4 anggota tidak hadir. Artinya DPRD Poso meloloskan rencana Pemda Poso untuk meminjam uang Rp 120 Miliar.
Anggota DPRD Poso Muh Yusuf, sangat menyayangkan pengambilan keputusan terkait dengan setuju atau tidak rencana pinjaman daerah Rp120 Miliar dana PEN Non Reguler yang bersumber dari PT SMI atas persetujuan Kementrian Keuangan itu, berakhir lewat voting.
Politisi PKS yang dari awal paling getol menolak rencana pinjaman itu mengaku, jika Rp 120 Miliar yang akan dipinjam itu hanya untuk satu item pembangunan Rumah Sakit Baru.
“Kenapa kami menolak, alasannya yang pertama bahwa ketika Pemda Poso ingin melakukan pinjaman daerah maka dalam aturan PP no 26 tahun 2016 pinjaman jangka menengah, jangka panjang maka wajib melalui persetujuan DPRD,” urainya menjelaskan, pada sejumlah pewarta belum lama ini.
Yang kedua, harusnya Pemda Poso sebelum mengajukan pinjaman harus dibahas jauh hari sebelumnya dengan DPRD.
“Ini juga saran BPKP untuk mengkaji dan melibatkan ahli ekonomi dan DPRD sebelum melakukan pinjaman,” ucapnya.
“Kenapa kami menolak, karena belum ada kajian ekonomi itu, terlepas dari itu kami punya kajian bahwa pinjaman ini akan membebankan masyarakat Poso,” ungkap Yusuf lagi.
Sebab, rencana pinjaman Rp 120 Miliar akan dibayarkan tahun 2023 sampai 2028. Cara pembayaran dilakukan lewat PAD yang bersumber dari pajak masyarakat.
Sementara diketahui, Poso tidak punya PAD yang cukup menjamin seperti di Kabupaten Morowali Utara yang disokong investasi perusahaan tambang.
“Sementara kita di Poso tidak punya sumber PAD yang mencukupi, artinya masyarakat juga yang dicekik nantinya karena hutang itu dibayar sampai tahun 2028,” bebernya.
Apalagi situasi daerah menghadapi Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran hampir Rp 90 Miliar untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Jika pinjaman ini terealisasi, kita akan mendapatkan ekonomi daerah di tahun 2024 akan semakin sulit, karena APBD kita akan habis untuk bayar hutang, sehingga kita tidak bisa bangun Poso,” jelas Yusuf.
Yusuf juga mengingatkan jika dalam PPAS Pemda Poso jika pembangunan rumah sakit baru di Kota Poso bukan prioritas. Belum ada usulan Musrenbang.
Pemda Poso masa pemerintahan Bupati Piet Inkiriwang punya pengalaman buruk soal pembangunan sarana kesehatan ini. Contohnya Rumah Sakit Pratama yang harusnya dibangun di Lore malah dialihkan pembangunannya di Sulewana, Pamona. Bukan berarti hingga saat ini, gedung Rumah Sakit Matiandaya itu terbengkalai.
“Pengalaman Rumah Sakit Matiandaya di Sulewana tidak bisa difungsikan yang harusnya dibangun di Napu,” singgung Yusuf.
Harusnya, sambung Angleg Dapil 4 Poso itu, Bupati Poso Dokter Verna Inkiriwang fokus membenahi fasilitas kesehatan di RSUD sekarang dan Puskesmas di seluruh Poso terutama Puskesmas di daerah terpencil, rekrutmen tenaga kesehatan yang masih kurang serta peningkatan insentif tenaga medis.
“Ini saja di RSUD Poso kita tak punya dokter ahli kandungan, Insentif dokter rendah, kemudian tenaga Nusantara Sehat yang insentifnya belum diberikan Pemda Poso,” tutupnya.***(metrosulteng.com)
