POSO, DETAIL73.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Poso terus meningkatkan pengawasan tahapan penyelenggara Pemilu 2024 yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, salah satunya dengan melaksanakan pengawasan di 19 wilayah Kecamatan se Kabupaten Poso, dengan melakukan “Patroli Kawal Hak Pilih”
Sekaitan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Poso menggelar rapat koordinasi evaluasi hasil pengawasan Coklit dan persiapan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang, bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso dengan menghadirkan 19 pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) sebagai persertanya, yang dipimpin langsung oleh Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Helmi Mongi, Senin, (20/3/2023).
Ditemui usai memimpin rapat tersebut Helmi Mongi menjelaskan bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Pleno diakhir bukan Maret ini, sehingga penting dihadirkan semua Panwascam untuk diketehaui hasil dari kegiatan patroli mereka dalam wilayah kecamatan-nya masing-masing.
“Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah para wajib pilih ini, mereka sudah di Coklit atau belum dan memang dari data Panwascan saat turun apangan ada beberapa wajib pilih yang ditemukan belum di Coklit oleh petugas Pantarli dan sudah dilakukan saran perbaikan ke PPK yang nantinya pada saat Pleno, mereka akan kawal apakah data pemilih yang pernah disarankan, sudah masuk atau belum,” ucap Helmi Mongi.
Untuk di Kabupaten Poso lanjut Helmi Mongi menambahkan dari Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) hasil penetapan KPU bulan September 2022, ada sebanyak 158.168, sedangkan dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4 ) Dinas Dukcapil 191.330, itu artinya ada 33.162, yang dinilai sangar besar sekali selisih jumlahnya.
“Hal ini perlu untuk dilakukan pengecekan lebih mendalam, sehingga kedepan kita memiliki data yang lebih valid, baik untuk ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara maupun pada Daftar Pemilih Tetap,” imbuhnya.
Seraya menambahkan, pihaknya juta banyak mendapat laporan terkait adanya data ganda kependudukan serta banyak warga yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai pemilih.
“Makanya dalam pleno nanti, akan dibahas semua terkait berbagai temuan serta menyatukan pemahaman, juga mengawal beberapa saran perbaikan agar segera di tindak lanjuti,” pungkasnya. **
Editor : David Mogadi
