MORUT – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara dengan agenda penyampaian rancangan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Morowali Utara Tahun anggaran 2023.
Sidang paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Morowali Utara, Hj. Warda Dg Mamala yang dihadiri langsung Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira yang diikuti para kepala OPD lingkup Pemda Morut dan para anggota dewan, Senin (1/4/2024) di gedung DPRD Morut.
Dalam sambutan pengantarnya, Wabup Djira mengatakan, visi pemerintah Kabupaten Morowali Utara adalah terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang sehat, cerdas dan sejahtera, untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi yakni meningkatkan akses tentang kondisi stabilitas keterjangkauan biaya dan untuk pelayanan kesehatan secara merata, meningkatkan sensitifitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Kemudian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah, meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan Wilayah dan meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka praktek seluruh pemerintahan yang baik rapat paripurna DPRD.
Adapun hal-hal pokok kata Wabup Djira, pendapatan daerah Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.268.912.217.458 dan terealisasi sebesar Rp 1.208.791.970.760,42 atau mencapai 92,26 persen.
Lanjut, pengelolaan belanja daerah belanja daerah kabupaten morowali utara tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.417.100.2250.830 terealisasi sebesar Rp 1.350.755.483.505.53 atau 92,14 persen.
“Pada tahun anggaran 2023 pemerintah kabupaten Morowali Utara telah mengalokasikan APBD di sejumlah bidang strategis yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan sebesar Rp 251.575.250.474 atau sebesar 19,79 persen, bidang kesehatan sebesar Rp 268.162 654.150 atau sebesar 21,13 persen dan belanja inspfastuktur seperti jalan jaringan dan irigasi sebesar Rp 130.859.224.112 atau sebesar 10,31 persen,” paparnya.
“Alokasi anggaran cukup besar tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah bersama DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar,” ujarnya lagi.
Menurutnya, dengan uraian capaian di berbagai bidang yang diterima sepanjang tahun 2023, bukan berarti pembangunan di Kabupaten Morowali Utara tidak mengalami kendala dan permasalahan. Ada beberapa sektor pembangunan yang memerlukan pembenahan, perbaikan dan solusi terhadap indikator-indikator pembangunan yang belum tercapai secara maksimal.
“Diantaranya persoalan listrik yang terus menerus dikeluhkan masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD telah berusaha optimal untuk berkonsultasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan PLN sebagai penyedia layanan kelistrikan sebagaimana kita ketahui bersama saat ini tengah berlangsung proses pembebasan lahan dan pembangunan yang tengah berjalan, sehingga masalah listrik di daerah ini benar-benar segera teratasi dengan tuntas,” paparnya.
Untuk itu tambahnya, pandangan dan evaluasi dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat akan kami jadikan sebagai bahan kajian untuk perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang, demikian penyampaian LKPJ ini disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Morowali Utara yang terhormat untuk menjadi bahan pembahasan internal guna mendapatkan rekomendasi lebih lanjut atas LKPJ yang telah disampaikan.**
