MOROWALI UTARA – Kabupaten Morowali Utara (Morut) tengah menghadapi tantangan fiskal serius menyusul kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp 600 miliar. Kondisi ini menyebabkan postur APBD Morut yang semula berada di angka Rp 1,6 triliun, kini menyusut drastis menjadi sekitar Rp 1 triliun.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, saat meresmikan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan gedung SDN Bimor Jaya di Kecamatan Petasia Timur, Selasa (21/4/2026).
Strategi Lobi dan “Tebal Muka” demi Rakyat
Menyikapi ruang gerak fiskal yang semakin sempit, Bupati Delis menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Ia mengaku terus melakukan lobi intensif ke berbagai kementerian di Jakarta untuk menarik program-program yang dibiayai oleh APBN.
“Saya sudah seperti pengemis di kementerian. Hari ini di kementerian A, besok di kementerian B. Begitu setiap minggu. Tidak apa-apa dianggap tebal muka, yang penting apa yang saya perjuangkan ini untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat Morut,” tegas Bupati Delis.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran ini merupakah kebijakan nasional yang berdampak pada seluruh daerah di Indonesia. Bahkan, menurutnya, ada kabupaten lain yang terpaksa merencanakan perumahan pegawai PPPK akibat krisis keuangan. Namun, bagi Morut, inovasi dan kreativitas adalah kunci untuk bertahan.
PAD Habis untuk Belanja Pegawai
Bupati Delis membeberkan realita keuangan daerah di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Morut saat ini yang berkisar di angka Rp 200 miliar, seluruhnya terserap untuk belanja pegawai.
“PAD kita sekitar Rp 200 miliar habis untuk membayar gaji PPPK sebesar Rp 100 miliar dan TPP pegawai Rp 100 miliar. Artinya, kalau hanya mengandalkan PAD, tidak ada proyek pembangunan yang bisa jalan. Inilah alasan mengapa kita harus jemput bola ke pusat,” jelasnya.
Instruksi kepada Kepala OPD
Guna memperkuat upaya jemput bola tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh Kepala Dinas dan Kepala Badan di lingkungan Pemda Morut untuk proaktif menyusun proposal program yang komprehensif.
“Kita akan bersama-sama ke kementerian. Jangan hanya berdiam diri. Meminta saja belum tentu diberi, apalagi kalau kita tidak meminta sama sekali,” ujarnya memotivasi jajarannya.
Komitmen Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Meski dihimpit persoalan anggaran, Bupati Delis memastikan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi skala prioritas utama. Peresmian Pustu dan SDN Bimor Jaya menjadi bukti nyata komitmen visi SCS (Sehat, Cerdas, Sejahtera).
“Sesuai visi besar kita, meskipun terjadi pemangkasan anggaran, pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikorbankan,” tutupnya.
Acara peresmian tersebut turut dihadiri oleh, Kepala Dinas Kesehatan Morut, Arif Paskal Pokonda, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Ridwan dg Malureng,Camat Petasia Timur beserta jajaran Kades, Unsur TNI/Polri (Danramil dan Kapolsek), dan Tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.(Ale/Ryo/San)
