POSO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan sekaligus transparansi anggaran dengan menggelar Sosialisasi Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Poso.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, mewakili Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang. Agenda strategis ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Poso Yos A. Tarigan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Poso Purwaningsih, Kepala Bapelithbangda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta ratusan kepala sekolah, bendahara, dan pengawas sekolah se-Kabupaten Poso.
Dalam sambutan Bupati Poso yang dibacakan Wakil Bupati Soeharto Kandar, ditegaskan bahwa dana BOSP merupakan instrumen krusial dalam mendongkrak kualitas pendidikan di daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak boleh dilakukan sembarangan.
“Pengelolaan dana BOSP harus dilakukan secara tertib, transparan, efektif, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Soeharto Kandar.
Pemkab Poso berharap sosialisasi ini dapat memperdalam pemahaman para kepala sekolah dan bendahara terkait tata kelola administrasi serta pertanggungjawaban anggaran. Langkah preventif ini dinilai penting agar pengelolaan anggaran pendidikan di lapangan tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari.
“Akuntabilitas bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga menyangkut integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen kita dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.
Integrasikan Sensus Ekonomi 2026
Selain berfokus pada sektor pendidikan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang dipaparkan langsung oleh BPS Kabupaten Poso.
Pemerintah daerah menilai Sensus Ekonomi memiliki peran yang sangat strategis. Data akurat yang dihasilkan dari sensus ini nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Melalui sinergi lintas sektor—termasuk melibatkan aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri—Pemkab Poso optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. BAPE
