POSO, DETAIL73.COM – Pasca adanya aksi demonstrasi oleh ratusan kader Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat belum lama ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, menuai sikap serius dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Poso, Iskandar Lamuka.
Iskandar Lamuka tegas mengatakan bahwa pertemuan Bupati Poso dr Verna GM Inkiriwang dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Indonesia Jenderal TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P, di Bina Graha Jakarta pada tanggal 20 Juni 2023 silam semata – mata untuk kepentingan daerah Kabupaten Poso.
“Bupati Poso pada saat pertemuan itu tidak sendiri, beliau turut didampingi oleh Sekda dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso, adapun maksud dan tujuannya ingin bertemu dengan pihak pemerintah pusat, yang kebetulan adalah KSP Moeldoko,” ungkap Iskandar Lamuka, kepada pewarta detail73.com, Jumat (07/07/2023).
Lanjut dijelaskannya, terkait soal adanya rekaman video wawanca KSP Moeldoko, itu diambil usai pertemuan dan kebetulan lagi ibu Bupati Poso ada berdiri disamping KSP Moeldoko.
“Saat pengambilan gambar, itu bukan di ruangan pertemuan dan itu sifatnya wawancara atau memintai keterangan dan jelas sekali apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko, begitu juga yang di ucapkan oleh Ibu Bupati Poso, terkait kepentingan pembangunan daerah Poso, jadi tidak ada etika yang dilanggar, lain halnya ketika ibu Bupati Poso seorang sendiri, diam-diam bertemu dengan KSP Moeldoko, itu baru patut dicurigai,” ucap Iskandar Lamuka.
Seraya menambahkan “Atau dalam kapasitas apa bertemu KSP Moeldoko diam-diam? yang seperti itu patut diduga ada persengkongkolan, ini berbedah sekali, pertemuan ini sangat resmi, karena dijadwalkan jauh-jauh hari sebelum hari pertemuan, setau saya, dua minggu sebelumnya telah diawali dengan adanya surat permohonan pertemuan dari pihak Pemda Poso, sekaligus mewakili warga masyarakat Kabupaten Poso,” tegas Iskandar Lamuka yang juga Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso ini.
Lebih dalam dijelaskannya bahwa Bupati Poso telah kembali berangkat ke Jakarta guna menindak lanjuti hasil pertemuan tersebut.
“Dari hasil pertemuan dengan KSP Moeldoko saat itu, tentunya akan ditindak lanjuti dengan proposal, yang disesuaikan bidang pembangunannya masing-masing. Itulah bagian dari upayah Pemda Poso untuk melobi pemerintah pusat melalui kantor KSP Indonesia, jadi tidak ada hal yang disembunyikan apalagi etika yang dilanggar,” akunya.
“Sekarang pertanyaannya, bagaimana ibu Bupati Poso, yang notabene salah seorang kader terbaik Partai Demokrat dibawah kepemimpinan bapak AHY akan berhianat atau bersengkongkol, ini hanya karena memang tidak dipublikasi sebelumnya, yang sesungguhnya ibu Bupati Poso sebelum menghadap KSP Moeldoko, sudah pamitan sebelumnya kepada DPP Partai Demokrat termasuk setelah usai pertemuan dengan KSP Moeldoko juga sudah melapor, itu artinya sebagai kader utama Partai Demokrat ibu Bupati Poso sangat paham dengan yang namanya etika berpartai,” tutur Iskandar Lamuka.
Iskandar Lamuka kembali menegaskan bahwa sesungguhnya semua kader Partai Demokrat di Kabupaten Poso sangat menyayangkan dan merasa tersinggung sekaligus turut mengecam soal adanya aksi demonstrasi tersebut dengan tuduhan kalau ibu Bupati Poso telah lakukan penghianatan dan bersekongkol dengan KSP Moeldoko.
“Syukur semua kader Partai Demokrat di Poso, masih bisa kita kendalikan agar tidak melakukan ekspresi yang berlebihan diruangan publik. Untuk diketahui, kita kader Partai Demokrat di Kabupaten Poso ini, juga melakukan perlawanan luar biasa terhadap KSP Moeldoko dalam hal pembegalan terhadap Partai Demokrat, belum tentu mereka yang terlibat dalam aksi demonstrasi di Jakarta waktu itu, juga miliki sikap militan yang sama dalam melawan KSP Moeldoko,” pungkasnya.***
Editor ” David Mogadi
