Poso, Detail73.com – Dengan didampingi Wakil Bupati Poso M Yasin Mangun S.Sos, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI bersama mantan Wapres RI Yusuf Kalla, meninjau langsung lokasi PT Poso Energy di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara, untuk melihat dari dekat terkait perkembangan Energ Baru Terbarukan (EBT) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Jumat (01/10/2021).
Wabup M Yasin dalam keterangan persnya membenarkan bahwa maksud kedatangan rombongan anggota Komisi VII DPR RI ini, untuk melihat dari dekat mega proyek tersebut serta dampak sosial yang ada dibalik pembangunannya.
Masih dijelaskannya bahwa Pemda Poso tetap focus menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat yang terdampak, agar proses pengerjaan pembangunan PLTA ini, terus berjalan.
“Adapun dampak sosial yang timbul, dari pemerintah daerah telah mengevaluasi, yang sesunggunya sudah ada penyelesaian. Kerena ini sifatnya teknis, sehingga peran pemerintah daerah terus mengupayakan mediasi agar segera terselesaikan dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak,” terangnya.
Ditambahkannya, kepentingan daerah sangat besar dalam penyelesaian persoalan yang ada, agar tercipta Image positf akan jaminan keamanan berinvestasi di Kabupaten Poso.
Wabup M Yasin diakhir keterangannya kembali menegaskan bahwa Pemda Poso tetap focus pada permasalahan terkait investasi, dengan cara menyelesaikan satu per satu persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat, agar pembangunan mega proyek PLTA PT Poso Energy terus berjalan dengan baik.
Sementara itu, dari anggota Komisi VII DPR RI Rusda Mahmud mengatakan bahwa keberadaan EBT menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia saat ini.
Hal ini disebabkan Indonesian masih mengandalkan ketersedian listrik fosil, sementara pemenuhan energi panas bumi semakin tinggi. Sehingga keberadaan EBT menjadi focus utama pemerintah pusat.
“Sejalan dengan perjanjian Paris, bagaimana menurunkan emisi rumah kaca dan pemerintah Indonesia telah menandatangani agreement Paris itu,” ujar Rusda diselah giat tersebut.
Seraya menambahkan,” Isi MoU pemerinta dalam perjanjian Paris, pada tagging 2030 menurunkan 30 – 40 panas bumi, sehingga pemerintah Indonesian beralasan untuk focus pada listrik EBT,” terangnya.
Rusda juga mengakui Sulteng miliki potensi yang sangat baik dan berharap pemerintah Sulteng untuk tidak lagi menggunakan listrik batu bara.
“Hasil kunjungan ini akan kita bicarakan lebih lanjut dengan menteri, kita mendorong agar Provinsi Sulteng agar perbanyak lagi pembangkit listrik EBT,” pungkasnya.Rus/DM