PALU, DETAIL73.COM – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Kabupaten Poso, Muhaimin Yunus Hadi meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membuktikan janjinya untuk melakukan pencopotan pimpinan tertinggi Polri di daerah jika dalam pelaksanaan tugas ditemukan ketidak beresan anak buahnya dilapangan, hal ini merujuk dari penanganan massa unjuk rasa tolak tambang di Kabupaten Parigi Moutong yang berakhir ricuh dan menyebabkan satu orang warga tewas tertembak.
Politisi yang juga mantan “Panglima” Demo di Kabupaten Poso ini juga menjelaskan bahwa walau Kepolisian telah mengklaim penanganan unjuk rasa di Desa Sinei telah sesuai SOP, tetapi nyatanya ada warga yang tewas tertembus peluru yang diduga kuat milik aparat.
“Polisi mengklaim sudah sesuai SOP, artinya apa yang dilakukan Polisi sudah sesuai prosedur, nah apakah mempergunakan peluru tajam yang mengakibatkan warga tewas itu juga merupakan SOP Polisi dalam penanganan Demo?, coba suruh Polisi jawab itu? Sesuai kah?..” ujar politisi yang kerap bercelana cingkrang ini.
Muhaimin juga berharap, Kepolisian dalam kasus kasus yang menyebabkan warga tewas tertembak oleh senjata aparat wajib transparan. Karena menurutnya banyak kasus yang tidak terungkap dan akhirnya tenggelam tanpa jelas akhirnya kemana.
“Kasus kekerasan yang menyebabkan warga tewas dengan dugaan pelaku adalah aparat kepolisian banyak yang cuma habis di janji, tidak terungkap bahkan terlupakan, contohnya kasus Qidam di Poso,“ ungkapnya.
Untuk itu, kata legislator Sulteng Dapil V Poso, Tojo Una-Una, Morowali dan Morowali Utara meminta Kepala pihak Kepolisian Republik Indonesia selaku pucuk tertinggi komando Polri untuk tidak segan-segan mencopot Kapolda Sulteng dengan Kapolres Parimo.
“Kapolda Sulteng dan Kapolres Parimo harus di copot, karena lalai dalam memberikan penekanan anggota dalam penanganan demo untuk tidak membekali diri dengan peluru tajam, ingat le…seragam dan senjata rekan-rekan Polisi dari uang rakyat, masak dipakai membunuh rakyat?,” ujarnya prihatin.
Kader PAN yang kerap bersuara lantang dalam setiap Rapat Dengar Pendapat ini juga berpesan agar Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah agar lebih berhati hati dalam mengeluarkan rekomendasi ijin UKL/UPL dari sebuah permohonan ijin Usaha Pertambangan (IUP), hal ini melihat kedepannya Sulawesi Tengah akan menjadi salah satu wilayah rawan Konflik Agraria.
“Pemerintah daerah juga harus jadikan kasus Kasimbar sebagai sebuah pembelajaran, jangan sampai kita memberi ruang investasi bagi pengusaha tambang dengan dalih peningkatan Fiskal tapi justru kita membuat rakyat kita yang ada disekitar konsesi tambang dikriminalisasi dan dirampas ruang publiknya, jangan le kita korbankan saudara kita sendiri dengan bahasa Investasi,“ ucap Mimin sapaan akrabnya.
Dalam keterangan resminya, Polda Sulteng mengklaim penanganan pembubaran unjuk rasa dengan melakukan pemblokiran jalan di Desa Sinei, Kabupaten Parigi Moutong, sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Hal itu diungkapkan Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Didik Supranoto saat menggelar jumpa pers di Polres Parigi Moutong, Senin (14/02/2022) sore.
“Secara Umum dalam melakukan tindakan tegas untuk membubarkan pemblokiran jalan, Kepolisian sudah sesuai dengan SOP, saya ulangi secara umum Kepolisian sudah sesuai SOP,” ucap Didik.
Terlebih sebelumnya Kapolres Parigi Moutong dalam arahannya kepada personil pengamanan unjuk rasa untuk tidak membawa senjata.
“Tetapi ada pelanggar SOP, jadi bukan Kepolisian, tetapi ada yang tidak patuh dengan SOP, jadi secara umum sudah sesuai SOP tetapi ada beberapa anggota yang tidak patuh SOP,” akunya.
Didik menambahkan, Itulah sekarang yang lagi dicari dan dilakukan penyelidikan oleh pihak Bidpropam Polda Sulteng.
Dikutip dari Kompas.com, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengingatkan agar tiap pimpinan di institusi Polri harus mampu menjadi teladan bagi anggota lainnya. Ia menegaskan, tidak akan segan menindak tegas pimpinan yang tak mampu mengelola dengan baik anak buahnya.
“Terhadap anggota yang melakukan kesalahan dan berdampak kepada organisasi, maka jangan ragu melakukan tindakan. Kalau tak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong,” kata Listyo saat menutup pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri Angkatan ke-66, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).
“Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang,” imbuhnya. Menurut dia, jika pimpinan bermasalah, maka anggota lainnya bakal ikut bermasalah pula.
“Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga,” ucap Listyo.(***)
