PALU, DETAIL73.COM – Sebanyak 315 personel Brimob Nusantara telah diturunkan untuk menggantikan pasukan Brimob yang sudah kurang lebih 9 bulan bertugas sebelumnya dalam Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso
Rotasi pasukan itu dilakukan dalam rangka melanjutkan operasi pencarian DPO teroris Poso yang saat ini tersisa 3 orang yang telah memakan waktu yang cukup lama.
Meski demikian rotasi pasukan satgas Madago Raya itu justru mendapat tanggapan berbeda dari Anggota Legislatif (Anleg) Muhaimin Yunus Hadi, SE. anggota DPRD Sulteng dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Pasalnya, Muhaimin Yunus Hadi sangat menyayangkan pihak Polda Sulteng yang tidak melibatkan TNI dalam perpanjangan Operasi Madago Raya dalam rangka memburu sisa Daftar Pencarian Orang (DPO) terorisme di Kabupaten Poso itu.
Menurut Mimin sapaan akrabnya bahwa jika tidak dilibatkannya personel TNI secara maksimal justru menjadikan upaya pengejaran semakin tidak efektif, hal itu diamatinya sejak dirinya masih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Poso periode 2014-2019 lalu.
“Kalau kita perhatikan bersama, semua operasi yang tidak melibatkan TNI itu hasilnya nihil, terbukti hingga sekarang upaya penuntasan DPO tersebut belum juga berakhir, justru sebagian besar kontak tembak dan penindakan besar-besaran yang sudah pernah terjadi itu karena melibatkan TNI di dalamnya” tegas Mimin yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Poso ini.
“Terkait masalah perpanjangan Operasi Madago Raya ini saya menganggap tidak fair karena tidak selalu melibatkan TNI,” kata Muhaimin, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Selasa (01/03/2022).
Seharusnya, kata dia, TNI harus dilibatkan karena kepercayaan masyarakat terhadap TNI itu lebih tinggi daripada Kepolisian.
“Karena kita tahu spesifikasi dari TNI itu jelas, mereka bisa perang di hutan atau gerilya dan para DPO ini kan di hutan. Dan kita tahu juga, keberhasilan-keberhasilan melumpuhkan DPO selama ini juga tidak luput dari kerja sama yang baik antara TNI dan Polri,” jelasnya.
Saat ini, lanjut dia, jumlah DPO masih tersisa 3 orang. Ia yakin, jika melibatkan TNI, maka operasi tersebut bisa ditangani dengan baik.
Justru dirinya khawatir, dengan tidak dilibatkannya TNI, bisa saja jumlah DPO ini bertambah.
“Karena sudah beberapa kali kejadian, jumlah DPO ini bertambah, bukannya berkurang. Jadi jangan sampai dari tiga kemudian bertambah lebih lagi,” tekannya.
Ia menilai, Polri kadang lengah. Hal itu terbukti dengan bertahun-tahun melaksanakan operasi, tapi hasilnya tidak maksimal.
Untuk itu dirinya berharap agar Polri dalam hal ini Kapolda Sulteng agar kiranya juga dapat melibatkan TNI dalam operasi itu, mengingat TNI mempunyai skill atau pengalaman untuk penanganan di hutan dan bisa membantu secara signifikan di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menegaskan kepada pihak penegak hukum agar tidak hanya fokus pada pengejaran sisa DPO, namaun dirinya juga meminta untuk memberikan perhatian terhadap penyelesaian berbagai kasus penembakan dan pembunuhan yang mengorbankan warga sipil di Kabupaten Poso dalam operasi tersebut.
“Beberapa kasus HAM yang mengorbankan warga sipil di Poso misal Kasus Qidam di Tambarana, serta Kasus Firman dan Sarifuddin di Desa Kilo, Dusun Sipatuo, hingga kini belum ada kejelasan hukum, saya juga meminta kepada penegak hukum kiranya dapat memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, belum lagi para keluarga korban yang jarang disentuh oleh pihak terkait dalam memberikan jaminan sosial bagi mereka,” tegas Mimin. (TS-AR/DM)
