PARIMO, DETAIL73.COM – Melalui sambutan Bupati Parigi Moutong dalam agenda penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) TA 2021 di Rapat Paripurna DPRD Parimo (6/4/2022) terungkap bahwa penghasilan pajak daerah sudah melampaui target, namun untuk pencapaian hasil retribusi daerah justru ‘menurun’. Lantas dimana kesalahannya?
Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Satu Faisan Badja bersama Wakil Ketua Dua Alfred Tonggiroh dihadiri Wakil Bupati Badrun Nggai SE berlangsung singkat sesuai permintaan Anggota Paripurna sendiri, atas nama Putu Edi Tangkas Wijaya dan disetujui Paripurna.
Dalam dokumen LKPj Bupati tahun 2021 yang dibacakan oleh Wakil Bupati Badrun Nggai dihadapan sidang Paripurna terkait capaian PAD yang direncanakan melalui hasil pajak daerah tercapai hingga 100,75 persen.
Tapi untuk hasil retribusi daerah dari target pemerintah daerah sebesar Rp11.180.120.560,00 hanya terealisasi Rp7.162.659.949,00 atau capaian presentase 64,07 persen.
Jika demikian, siapa yang harus bertanggungjawab atas lemahnya peran OPD mengejar surplus PAD sebagai penopang penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala daerah ?
Dengan demikian, bisakah Pemda mewujudkan visi dan misi melalui penjabaran kedalam 10 program prioritas ?
Sedangkan prioritas pembangunan itu bertujuan memenuhi semua janji dan memberi bukti terhadap apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagaimana poin pertamanya “meningkatkan kinerja Pemda melalui penerapan Parimo GO”.
Pemda Parimo dalam penjelasan LKPj tahun 2021, masih mengejar sisa hutang Pemda per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.394.229.001,00. Sementara cicilan yang harus dibayar hingga jatuh tempo pelunasan tahun 2025.
Adakah silpa daerah Parigi Moutong saat ini ? Sesuai LKPj Bupati Tahun 2021, sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa TA 2020 sebelum audit BPK adalah sebesar Rp122 Miliar lebih.
Semoga pencapaian hasil retribusi daerah yang dikelola oleh OPD masing-masing akan melampaui target sehingga bisa menjadi tiang penyanggah daerah menuju 10 program prioritas, yaitu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan pengentasan kemiskinan melalui program Parimo Khatulistiwa. (**)
Liputan khusus DPRD / Sumardin (Pde)