Disebut Tidak Mampu Kelola Dana Inflasi 2022, Berikut Bantahan Tegas Pemkab Poso

Sukimin Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Poso

POSO, DETAIL73.COM – Menyusul adanya pernyataan pakar ekonom Untad Palu yang sempat dirilis oleh sejumlah media beberapa waktu lalu, terkait rendahnya serapan Pemkab Poso dalam mengelola dana inflasi tahun 2022, dibantah tegas pihak Pemkab Poso.

Melalui kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Poso, Sukimin, pada pewarta media ini antara lain menegaskan, untuk penanganan dan pengendalian inflasi, Pemkab Poso telah membuat program yang di namakan program perlindungan sosial.

“Inilah program yang kami namakan program perlindungan sosial, sebagai antisipasi berkembangnya inflasi,”  ungkap Sukimin, melalui press realisenya, Kamis (02/02/2023).

Bahkan menurut Sukimin, tidak benar jika serapan anggaran inflasi kala itu hanya sekitar 600 juta.

“Sebagaimana yang sudah kami laporkan ke pihak Kementrian Keuangan RI, Untuk tahun 2022, program dan kegiatan PENGENDALIAN INFLASI TEREALISASI
Rp. 4.463.563.806 atau 94 %, dari jumlah anggaran Rp.4.743.530.388,” urai Sukimin.

Ditambahkannya, Pemkab Poso tetap terus berusaha melalui TPID untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran, sehingga kemampuan daya beli masyarakat terjaga.

“Ibu Bupati telah memerintahkan kepada semua kepala OPD terkait untuk kerja keras dan selalu berkordinasi terhadap pengendalian inflasi, sehingga sampai dengan saat ini daya beli masyarakat masih terjaga dan stabil,” akunya.

Langkah lain kata Sukimin, hal ini juga dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan mengalokasikan melalui Dana Desa.

“Bupati meminta kepada masyarakat ikut aktif dengan menanam tanaman konsumtif jangka pendek seperti, cabe, sayur, tomat dan yang lainya, khususnya yang dikonsumsi sehari hari dengan memanfaatkan halaman pekarangan, kebun atau sekitar lahan persawahan,” ujar Sukimin.

Seraya menambahkan,”masyarakat juga diarahkan berternak ayam dan ternak ikan sehingga untuk kebutuhan lauk pauk sehari-hari dapat terbantu dan tidak harus semua dibeli. Dengan demikian daya beli masyarakat terjaga dan inflasi daerah pun terkendali,” pungkasnya(SYM)

Editor : David Mogadi

Selengkapnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

You cannot copy content of this page