POSO, DETAIL73.COM – Bupati Poso
dr. Verna GM Inkiriwang yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Poso, Frits Sam Purnama, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Perekonomian Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 di Torau Resort, Kota Tentena, Kabupaten Poso, Selasa (11/07/2023).
Bupati Poso,dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdakab Poso, memaparkan visi ambisius untuk mengubah paradigma pemerintahan daerah menjadi lebih terdesentralisasi, dengan pemberlakuan otonomi yang bertanggung jawab.
“Otonomi daerah adalah tonggak perubahan bagi Poso. Kami mengakui besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada kami, perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari pola sentralisasi menjadi pola yang terdesentralisasi (Otonomi Daerah) membawa konsekuensi, makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disatu sisi, dan disisi lain pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang memberikan kami kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga kami sendiri dengan bertanggung jawab,” ucap Sekdakab Poso, mengutip sambutan Bupati Poso.
Dalam konteks ini, otonomi daerah bukanlah sekadar pemberian wewenang semata. Bupati Poso menekankan perlunya kebijakan dan regulasi yang tepat untuk memastikan pengelolaan potensi ekonomi daerah berjalan secara optimal. Tanpa adanya aturan yang jelas, potensi dan sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan secara tidak sehat, merugikan masyarakat.
Perjalanan menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 juga menjadi sorotan dalam sambutan Bupati Poso.
Perekonomian nasional telah menunjukkan tanda-tanda positif dengan pertumbuhan yang menggembirakan. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,69 persen, jauh lebih baik daripada kontraksi tahun sebelumnya.
Bahkan, pada kuartal pertama tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 5,01 persen, melampaui negara-negara anggota G20, termasuk Jerman dan Tiongkok.
Di kabupaten poso sendiri sampai dengan pertengahan Juni yang lalu kondisi ekonomi masih pada level aman. inflasi inti masih terkendali, data BPS menunjukkan inflasi month to month (m-to-m) pada angka 0,51 %, inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,86 %, sedangkan untuk inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,94 %.
“Jika kita melihat kondisi wilayah provinsi sulawesi tengah, kita masih memiliki banyak potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan,” tambahnya.
Melihat potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan di wilayah Sulawesi Tengah, Bupati Poso menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Langkah-langkah konkrit perlu diambil dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, industri kreatif, dan infrastruktur,” jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, Bupati Poso mendorong pemanfaatan teknologi dan informasi yang bijak serta inovasi dalam memajukan sektor ekonomi Sulawesi Tengah.
“Dalam rapat koordinasi ini, seluruh peserta diharapkan saling berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada,” pintahnya.
Seraya menambahkan,“Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan komitmen terbaik dalam menggali peluang di semua sektor, semakin memperkuat peran perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tata kelola kebijakan perekonomian daerah yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, visi dan misi pemerintah daerah yang tercantum dalam RPJMD masing-masing daerah dapat terwujud.” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh terkait, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah H. Dr. Rudi Dewanto, SE, MM, serta perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Eskanto Adi Nugroho. ***
Editor : David Mogadi
