POSO, DETAIL73POSO – Sebagai langkah kongkrit melahirkan proses Pemilu 2024 yang berkualitas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Poso, Sulteng, menggelar rapat koordinasi (Rakor) pengawasan pencalonan presiden, wakil presiden dan anggota DPR, DPD dan DPRD. Kamis (14/12/2024).
Selain mendatangkan para pemateri terkait Ke Pemiluan, rakor yang digelar disalah satu hotel di Poso itu, tampak sejumlah elemen masyarakat sebagai peserta.
Hadir dalam kegiatan ini, Komisioner KPU Poso, Roni Matindhas, dan pihak Bawaslu Poso, Wiliam Otniel Malala.
Adapun Para peserta rakor terdiri dari organisasi HMI Poso, GMKI Poso, PMII Poso, BEM Kampus Unsimar Poso, organisasi pers PWI Poso dan perwakilan Panwascam.
Hadir dalam kegiatan ini, Komisioner KPU Poso, Roni Matindhas, dan pihak Bawaslu Poso, Wiliam Otniel Malala.
Adapun Para peserta rakor terdiri dari organisasi HMI Poso, GMKI Poso, PMII Poso, BEM Kampus Unsimar Poso, organisasi pers PWI Poso dan perwakilan Panwascam.
Kepala Sekretariat Bawaslu Poso, Wiliam Otniel Malala menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini untuk memperkuat kembali sinergitas dari semua unsur di wilayah Poso dalam pengawasan Pilpres dan Pileg 2024.
Ditambahkanya, belakangan ini sering muncul informasi berita dari segelintir orang-orang yang ingin menghancurkan pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun depan. Salah satu tujuannya untuk menggagalkan Pemilu 2024.
Selain itu kata Wiliam Otniel, di masyarakat, banyak yang terjadi kampanye hitam dan politik identitas. Termasuk soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri dan TNI.
“Yang paling utama kenapa saya hadir disini, ialah netralitas ASN, Polri dan TNI, sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar soal mewujudkan netralitas dalam pemilu nanti,” tuturnya.
Maka dengan dilaksanakan rakor ini, Wiliam menegaskan, semua pihak menyiapkan diri menghadapi pemilu dengan terlibat melakukan pengawasan dari politik kotor.
“Apalagi sekarang sudah mau hari Natal, ada hadiah-hadiah dari tim pendukung paslon, pendukung caleg yang memanfaatkan untuk melakukan kecurangan dimasa kampanye. Ini tugas kita melakukan pengawasan demi pemilu yang bersih dan jujur,” harapnya.
Diakhir tahun 2023, Wiliam menyebutkan, banyak menghabiskan anggaran melalui program-program pemerintah, dana pokir di desa-desa, jangan sampai dimanfaatkan segelintir orang untuk mendongkrak nama dan dimanfaatkan sebagai sarana lampanye.
“Tentunya melalui kegiatan ini kita mendapat ilmu baru, untuk bersama mengawasi Pemilu 9 Februari 2024,” pungkasnya. (SYM)
Editor : David Mogadi
READNEWS.ID, POSO