MOROWALI UTARA – Mengawali hari kerja pertama pasca-cuti Lebaran, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) langsung tancap gas memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Wakil Bupati Morut, H. Djira K., S.Pd., M.Pd., menerima kunjungan audiensi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Morowali, Makmur, di ruang kerjanya, Senin (30/3/2026). Pertemuan ini fokus pada sinkronisasi data perlindungan tenaga kerja yang akan diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati langkah strategis berupa validasi data terpadu bersama dinas terkait. Tujuannya agar cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tepat sasaran, terutama bagi:
Pekerja sektor informal (rentan).
Pekerja dengan risiko kecelakaan kerja tinggi.
Masyarakat kategori ekonomi lemah.
”Validasi data ini krusial. Kita ingin memastikan perlindungan sosial benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan, sekaligus menjadi instrumen pendukung dalam menekan angka kemiskinan dan stunting di Morowali Utara,” ujar Wabup Djira.
Sinergi Lintas Sektor
Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat strategis Pemkab Morut untuk memastikan eksekusi kebijakan berjalan sinkron, di antaranya: Asisten I Bidang Pemerintahan: Krispen Hebret Masu, S.STP., M.Si, Kadis Nakertrans: Kartiyanis Lakawa, S.T, Kepala Bappelitbangda: Gerzom Tandi, S.T., M.Eng, Sekretaris Dinas PMD: Charles Toha.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Morowali, Makmur, menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pemkab Morut. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas inklusi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Morut secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi sosial untuk kesejahteraan jangka panjang. Dengan data yang valid, intervensi pemerintah melalui program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi ketahanan ekonomi keluarga pekerja di Bumi Tepo Asa Aroa. (*)
