MOROWALI UTARA – Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara (Pemda Morut) memperkuat sinergi dengan sektor swasta untuk meningkatkan komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah strategis ini diwujudkan melalui pembentukan dan pengukuhan Pengurus Forum Pelaksana TJSLP Kabupaten Morowali Utara.
Pengukuhan forum tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, di Ruang Pola Kantor Bupati Morut pada Selasa (1/9/2026).
Pembentukan forum ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Morut Nomor 188.45/KEP-B.MU/0152/VI/2026. Sebanyak 73 perusahaan dari sektor pertambangan, perkebunan, energi, hingga konstruksi resmi tergabung sebagai anggota.
Dalam struktur kepengurusan, Ir. Ratnawati Iriani dari PT Mulia Pacific Resources (MPR) dikukuhkan sebagai Ketua Forum. Posisi Wakil Ketua dijabat oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemda Morut, Krispen Herbet Masu, S.STP, M.Si, sementara Kepala Bapelitbangda Pemda Morut, Gerzom Tandi, ST, M.Eng, memegang posisi Sekretaris.
Sinkronisasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Bupati Morut, Delis Julkarson Hehi, menegaskan bahwa dunia usaha tidak boleh hanya fokus mengejar profit, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat lokal. Sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha sangat krusial agar program CSR yang dijalankan tidak lagi berjalan secara parsial.
“Selama ini kita jalan masing-masing. Perusahaan berjalan dengan programnya sendiri, begitu pula pemda, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih. Forum TJSLP inilah yang akan mengintegrasikan dan mensinkronisasikan program pemberdayaan masyarakat,” tegas Bupati Delis.
Integrasi ini ditujukan untuk mendukung visi utama Pemda Morut dalam mewujudkan masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera (SCS).
Dorong Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan
Bupati Delis juga mengingatkan pentingnya membangun kemandirian ekonomi masyarakat jangka panjang. Menurutnya, keberadaan investasi berskala besar harus meninggalkan warisan positif bagi generasi mendatang, terutama ketika masa operasi industri ekstraktif seperti pertambangan telah berakhir.
“Pertanyaannya, apakah jika investasi selesai dan perusahaan tutup, masyarakat sekitar masih bisa bertahan hidup atau justru kembali ke jurang kemiskinan? Sumber daya alam pasti akan habis. Karena itu, perusahaan harus memiliki kepekaan dan tanggung jawab untuk membangun kemandirian masyarakat sejak sekarang,” tambahnya.
Kegiatan pengukuhan ini dilanjutkan dengan rapat kerja perdana yang menghadirkan narasumber Hijrah, ST dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Morut Ir. Musda Guntur, MM, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Morowali/Morut Makmur, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemda Morut. **
