POSO – Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 03, Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto Hambuako menargetkan kemenangan dengan perolehan suara 47℅ sampai 49℅ dalam pemilihan, 27 November mendatang.
Hal itu dikatakan H Muharram Nurdin selaku Ketua Tim Pemenangan Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto, di Kelurahan Kayamanya, Kota Poso, Rabu, 20 November 2024.
Menurut Muharram, persentase itu diperoleh dari simulasi dan survei yang mendukung dengan kemenangan 47 sampai 49 persen.
“Ada beberapa yang menjadi kontribusi pemenangan kita. Kebetulan tahun ini pilkadanya tiga paket beda dengan tahun 2020 hanya dua paket,” kata Muharram.
Lanjut Muharram, dengan dua paket, Rusdy Mastura meraup kemenangan dengan 900 ribu lebih pemilih. Kali ini tidak muluk-muluk dengan target perolehan 800 ribuan suara.
“Ada penurunan dari sebelumnya karena tahun ini ada tiga pasangan calon,” katanya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah itu juga mengatakan, setelah melakukan kunjungan dan kampanye di semua kabupaten, pasangan dengan tagline Sangganipa ini yakin pasangan ini akan menang.
Pasangan ini, lanjut Muharram, mengkombinasikan keberagaman di Sulawesi Tengah. “Komposisi penduduknya khan seperti itu antara Islam dan Nasrani. Hanya pasangan ini
yang mengkombinasikan itu,” ujarnya.
Selain soal kombinasi keberagaman, Rusdy Mastura juga sudah membuktikan dirinya menjadi gubernur. “Itu fakta dan bukti bagaimana dia menjadi gubernur. Dia betul-betul mencurahkan perhatiannya untuk masyarakat Sulawesi Tengah. tegasnya.
Bahkan, lanjut Muharram, dimana-mana dia menggelari Rusdy Mastura satu-satunya pemimpin di Indonesia yang tidak pandai memperkaya diri.
“Kesempatan ada. Jadi walikota 10 tahun, anggota DPRD 10 tahun, gubernur sudah tiga tahun. Kesempatan memperkaya diri ada tapi dia tidak memanfaatkan itu untuk dirinya. Ini soal integritas, ” bebernya.
Lalu, berikutnya adalah soal gagasan. Muharram melanjutkan, dari tiga pasangan calon, untuk mencapai Indonesia Emas kemudian dibreakdown menjadi Sulteng Emas, hanya Rusdy Mastura yang punya gagasan itu.
“Yang lainnya masih soal-soal teknis, bagaimana anak sekolah. Itu hal-hal teknis yang seharusnya kepala dinas. Urusan gubernur itu adalah urusan kebijakan yang melekat tiga kewenangan. Yang lainnya program-program dan karena tidak memahami itu. Program itu urusannya kepala dinas. Kalau mau hanya anak-anak bisa sekolah, jadi kepala dinas saja tidak usah jadi gubernur. Jadi gubernur itu, bagaimana rakyat Sulawesi Tengah bisa sejahtera,” ujarnya. (*)
