MOROWALI UTARA — Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) berhasil mencatatkan prestasi dengan menembus posisi empat besar dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Memasuki tahun 2026, Pemkab Morut memasang target ampuh untuk mendongkrak skor tersebut hingga menyentuh angka 90,00.
Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, menegaskan pencapaian ini harus menjadi pelecut semangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kompetensi dan membenahi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Saat ini kita berhasil masuk empat besar penilaian ITKP. Tentu kita syukuri, tetapi pencapaian ini harus membuat kita terus memperbaiki diri dan meningkatkan kompetensi, khususnya dalam pengelolaan barang dan jasa,” ujar Bupati Delis saat membuka Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Morut 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (3/9/2026).
Tren Nilai ITKP Kabupaten Morowali Utara Meningkat
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), capaian ITKP Kabupaten Morowali Utara terus mengalami tren positif dari tahun ke tahun:
-
Tahun 2024: 76,78
-
Tahun 2025: 82,75 (Peringkat 4 se-Sulteng)
-
Target Tahun 2026: 90,00
Sebagai pembanding pada penilaian 2025 di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai memimpin dengan nilai 89,07, disusul Tojo Una-Una (87,09), Banggai Laut (85,52), dan Morowali Utara (82,75).
Penilaian ITKP sendiri diukur melalui data elektronik seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUp) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang menjadi indikator utama penilaian Reformasi Birokrasi.
Bupati Delis mengingatkan bahwa peningkatan skor ITKP Kabupaten Morowali Utara bukan sekadar mengejar angka, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin anggaran dijalankan efisien dan tepat sasaran agar mendukung visi Morut yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera (SCS),” tegasnya.
Tantangan SDM dan Pengawasan Real-Time
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Morut, Muh. Ridho Hamzah, S.Pi, M.Si, AIFO-P, memaparkan sejumlah tantangan krusial yang masih dihadapi di lapangan.
Menurut Ridho, kompetensi SDM pengadaan belum merata di seluruh OPD. Selain itu, masih banyak PA/KPA/PPK yang belum mengantongi sertifikasi sesuai regulasi terbaru. Pola pengawasan juga dinilai masih cenderung manual.
“Pengawasan kita belum real-time dan masih bergantung pada rapat tatap muka. Akibatnya, potensi risiko administratif sering kali baru terdeteksi setelah audit BPK atau BPKP berjalan. Kesenjangan ini yang terus kita benahi,” terang Ridho.
Rakor ini turut dihadiri Wakil Bupati Morut H. Djira K, perwakilan DPRD Morut Arief Ibrahim, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, para Camat, hingga kepala RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Morowali Utara..
