Melawan lupa :GERAKAN PEMUDA SULAWESI TENGAH ( GPST ).05 Desember 1957
Oleh : Dimba Tumimomor.
…5 Desember 57, sehari bersejarah mulya,…….
…GPST menjadilah kenyataan
Rimba raya……medan bakti.
Majulah GPST,…Hiduplah Sulawesi Tengah……
(penggalan lagu Mars GPST).
Pada tahun 1957 keadaan sosial kemasyarakatan di wilayah Sulawesi Tengah terutama Kabupaten Poso sesungguhnya dalam keadaan resah. Keresahan itu disebabkan oleh dua gerakan besar di Pulau Sulawesi yaitu Gerakan DI/TII yang datangnya dari bagian Selatan Pulau Sulawesi dan gerakan Permesta yang datangnya dari Sulawesi Utara.
Tanggal 2 Maret 1957, Permesta (Perjuangan Semesta Alam) di proklamasikan. Perjuangan itu adalah sebuah gerakan separatis yang ingin memisahkan wilayah Indonesia Timur dari Republik Indonesia. Persoalannya menjadi serius, karena ia digagas oleh petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) diwilayah teritori Pangdam VII Wirabuana. Tercatat nama-nama dari petinggi TNI di Sulawesi ketika itu, seperti Alex Kawilarang dan Ventje Sumoal.
Pada tahun 1957, anggota TNI disemua Wilayah Sulawesi Utara dan Tengah berada dibawah komando Panglima Permesta Alex Kawilarang.
Permesta di Poso digalakkan oleh pemuda-pemuda pro permesta dengan nama Komando Pemuda Permesta (KoP2). Militer Permesta menguasai Kabupaten Poso dipimpin oleh Mayor Pallar (tewas dan tenggelam bersama KM.Sabut dalam perjalanan dari Poso ke Parigi diserang pesawat AURI).
Tanggal 5 Desember 1957, pemuda-pemudi Sulawesi Tengah bangkit melawan. Mereka membentuk organisasi bernama Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah disingkat GPST. Kelahiran GPST didorong oleh sebuah semangat yang tak mau tunduk dengan para tentara pemberontak Permesta.
Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah yang disingkat GPST, juga merupakan gerakan yang menuntut Propinsi Sulawesi Tengah yang otonom dan resimen induk di Sulawesi Tengah yang dipegang oleh putera-putera daerah Sulawesi Tengah. Gerakan itu dimulai sejak tanggal 5 Desember 1957, ditandai dengan pelarian para pemuda ke hutan untuk menyusun strategis perlawanan.
GPST dibawah komando Asa Bungkudapu, mengorganisir para pemuda. (Asa Bungkudapu lahir pada tanggal 9 Maret 1925, menjadi menjadi Ketua Umum GPST 1957 – 1960) .
GPST melakukan gerakan perlawanan secara total terhadap kekuasaan Permesta di Sulawesi Tengah terutama di wilayah Kabupaten Poso mulai dari Poso, Tentena, Mori, Kolonodale, Bungku, Tojo, Ampana, hingga Banggai.(Dalam perkembangan lebih lanjut perjuangan GPST selain melawan Permesta juga berjuang melawan Pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar yang masuk ke Sulawesi Tengah).
Perjuangan bersenjata GPST diawali dari sebuah kampung kecil bernama Korontjia di Kabupaten Palopo Sulawesi Selatan Tanggal 30 April 1958 dibuatlah sebuah deklarasi kesetiaan kepada Republik Indonesia dan tekat untuk melawan Permesta.
Deklarasi yang bernama “Naskah Korontjia” itu ditanda-tangani oleh Asa Bungkudapu atas nama Ketua Umum GPST dan Alex Soetadji, Wakil KDO RTP-16 Brawidjaja. Kemudian dibacakan di Lapangan Korontjia Distrik Kalaena Kewedanaan Malili Kabupaten Palopo Sulawesi Selatan.
Sejak Naskah Korontjia itu diteken, GPST menyatukan tekad untuk melawan para tentara pemberontak yang bergabung dalam Permesta. GPST adalah pasukan sipil bersenjata (partisan) yang mendapat dukungan dari militer di Jakarta (dapat pasokan senjata dari TNI) serta bala bantuan pasukan TNI dari Jawa (Pasukan Yon 501 Brawijaya) dan Kalimantan (Pasukan Yon 601 Tanjungpura).
Dalam satu kesepakatan di Korontjia, disebutkan bahwa, begitu selesai perjuangan menumpas pemberontak Permesta, maka seluruh persenjataan yang di”pinjamkan” oleh pihak TNI kepada Pasukan Partisan GPST, harus dikembalikan kepada TNI.
Dalam seruan lewat siaran kilat yang dikeluarkan GPST sejak mereka lari ke hutan berbunyi;
“ KAMI, PUTERA DAN PUTERI SULAWESI TENGAH, DENGAN INI MEMISAHKAN DIRI DARI HALAYAK RAMAI, MENUNTUT DAERAH TINGKAT I (SATU) DAN RESIMEN INDUK YANG TERDIRI DARI PUTERA DAN PUTERI SULAWESI TENGAH “.
Poso, 5 Desember 1957.
Sekali 5 Desember tetap 5 Desember.
Perjuangan mengusir Permesta dari Sulawesi Tengah yang berlangsung sejak tanggal 5 Desember 1957 hingga 14 Juli 1958 berhasil menguasai Poso dan menumpas Permesta dari Tana Poso dan Sulawesi Tengah.
Atas jasa-jasa GPST membantu TNI menumpas Permesta di Sulawesi Tengah, Pemerintah Pusat (TNI) memberi penghargaan antara lain jabatan terhormat sebagai anggota MPRS kepada pimpinan GPST, memberi bantuan ”Dana Pembangunan dan Terima Kasih” berjumlah ratusan juta rupiah (ketika itu) untuk membangun Poso dan modal bagi Eks Partisan yang mau hidup baru, fasilitas dunia usaha, fasilitas pendidikan /beasiswa bagi eks partisan yang mau sekolah atau kuliah, serta memberi kesempatan bagi eks Partisan GPST yang memenuhi syarat tertentu untuk menjadi anggota TNI.
Eks partisan GPST yang tidak memenuhi syarat menjadi anggota TNI, dibagikan modal kerja dan kembali ke kampung masing-masing membangun diri, keluarga dan kampungnya.
Juga pembicaraan serius terbentuknya Propinsi Sulawesi Tengah, lepas dari Propinsi Sulaesi Utara Tengah yang beribu kota di Manado.
Masa pertengahan tahun 1958 – Akhir tahun 1960, adalah masa pertikaian interen antara para elit GPST, yang dipertikaikan adalah antara lain masalah;
(1) Tidak transparannya peruntukkan/pembagian dana yang diterima dari Pusat (Jakarta), sebagian elit GPST yang merasa berjuang di lini terdepan, tidak memperoleh bagian dana yang setimpal dan adanya ketidak adilan
(2), pertarungan perang dingin dikalangan elit GPST mengenai kepemimpinan nyata-ril di lapangan,
(3), akibat 1&2, timbul erosi kepercayaan terhadap kepemimpinan pusat GPST.
(4), terjadi perbedaan sikap diantara elit GPST dalam menyikapi dan melaksanakan isi perjanjian Korontjia, terutama mengenai kewajiban eks Partisan GPST untuk menyerahkan kembali senjata yang diperoleh (dipinjamkan) oleh TNI seusai penumpas Permesta.
Pasukan GPST di bawah pimpinan Herman Parimo, yang baru pulang menumpas DI/TII yang dipimpin oleh Kolonel Amin Larekeng dan Mayor M.Nur Rasyid di daerah Bada sampai Rampi (batas Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan). Menolak perintah dari Ketua Umum GPST dan juga menolak dilucuti senjatanya oleh tentara TNI dari Yon 501 Brawijaya di Tentena.
Maka terjadilah insiden ”perang” antara GPST dan TNI di Tentena, yang menewaskan 12 orang prajurit Brawijaya.
Bagi sebagian petinggi TNI baik di Jakarta dan Sulawesi Tengah, insiden Tentena dianggap, telah beralihnya peran GPST sebagai pejuang sipil bersenjata yang membantu TNI menumpas Permesta dan juga DI/TII, menjadi ”embrio pemberontak” baru.
Tentena dikuasai pasukan eks partisan GPST, sedang TNI mundur ke Kota Poso.
Keadaan menjadi tidak aman dan mencekam. Terjadi 2 kasus pembunuhan terhadap eks partisan GPST dan mayatnya diketemukan di hutan antara kampung Tampemadoro dan Kuku.
Di Kota Poso sendiri, akibat serangan tersebut, sekitar 160an orang yang dituduh sebagai pimpinan atau anggota partisan GPST ditangkap oleh pasukan Brawijaya (Yon 501) dengan tuduhan mengorganisir serangan di Tentena atau membiarkan insiden itu terjadi. Mereka ditahan di sel-sel tahanan Asrama Militer Kawua dan ruang instalasi militer di kantor Kodim sekarang (markas tentara).
Keadaan kota Poso sarat kemelut dan sangat mencekam, awal Desember 1960, seorang pemuda eks Partisan GPST, ditembak mati oleh personil tentara Barawijaya di lapangan kantor Gedung Nasional, walau dia telah menyerah dan memeluk tiang bendera Sang Saka Merah Putih. Serentak timbul isu bahwa pasukan GPST dari Tentena dan pinggiran kota Poso akan masuk menyerang dan membalas dendam di kota Poso.
Ngkai ingat persis (ketika itu ngkai sudah berumur 9 tahun, murid kelas 3 SR GKST 2 Poso), di perempatan Poso Tentena dan beberapa tempat lain di dalam Kota Poso (pertigaan Kantor Poso dan Rumah Sakit Tentara, perempatan Rumah Sakit Umum Poso, pertigaan SMU Kristen Poso, dll) , tentara TNI membangun bungker/benteng pertahanan dari tumpukan karung pasir berlapis-lapis dilengkapi senjata heavy machine gun jenis 12,7, dan senjata “Bren Raksasa”, sebagai sikap antisipasi datangnya serangan GPST ke Kota Poso untuk melepas para tahanan di Kodim Poso.
Puncak dari kemelut ini terjadi tanggal 10 Desember 1960, Pasukan Brawijaya 501 sehari sebelum digantikan oleh Batalyon 506 Brawijaya dan Batalyon 601 dari Tanjung Pura. Pasukan Brawijaya 501 yang semestinya sudah harus naik kapal pulang ke Jawa, sempat mengeksekusi mati 11 orang yang dianggap sebagai pimpinan atau anggota Partisan GPST.
Jenazah mereka (ada yang sudah meninggal dunia sejak dari Poso dan ada juga yang baru dieksekusi mati di kilometer 22 antara kampung Pandiri dan Tampemadoro). Sisa tahanan lain, ada yang melarikan diri sebelum dan sesudah eksekusi, tapi yang terbanyak dibebaskan oleh penguasa militer baru dari Batalyon 506.
Inilah sejarah kelam dan masih simpang siur mengenai latar belakang tewasnya 11 orang tokoh elit GPST. Memang harus ada klarifikasi independen mengenai insiden Tentena mengenai tewasnya belasan tentara (TNI) dan tewasnya 11 orang tersebut.
Ngkai teringat akan salah satu usaha menempatkan semua peristiwa tersebut oleh seorang Tokoh eks Partisan GPST, Bapak Mayor Mogadi. Beliau dengan segenap kemampuan yang dimiliki berusaha menulis naskah mengenai GPST sejak pelarian para pemuda ke hutan, perjanjian Korontjia, sampai insiden Tentena dan tewasnya para elit GPST.
Beliau pernah memperlihatkan dan memberi kesempatan dan meminjamkan kepada Ngkai untuk membaca draf naskah yang ditulisnya.
Dan beliau mengharapkan agar bisa mengsponsori penerbitannya.
Namun ketika itu, Ngkai katakan, banyak hal yang perlu diklarifikasi, karena masih banyak pelaku sejarah GPST yang masih hidup, dan bisa menimbulkan kontradiksi pro kontra dan persoalan tersendiri.
Semoga naskah mozaik mengenai GPST yang ditulis Pak Mogadi, walau sangat subjektif, masih terselamatkan ketika terjadi kerusuhan Poso dan disimpan para ahli warisnya. Dan bisa mengisi mozaik-mozaik kosong mengenai sejarah GPST di Tana Poso.
Penutup :
Tokoh-tokoh yang telah berpusara di Tagolu dan Taman Makam Pahlawan Poso sebagai anggota partisan GPST yang wafat waktu itu telah menegaskan sebuah pendirian dan keteguhan pada cita-cita. Mereka yang telah wafat dan mereka yang masih hidup sebagai anggota partisan GPST memiliki pendirian yang tegas akan perjuangannya yaitu tetap berada dibelakang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Cita-cita terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah menyisakan pengorbanan yang harus diperhatikan oleh generasi sekarang. Anggota GPST memiliki anggota berdasarkan agama sebanyak 80% beragama Kristen dan yang beragama Islam 20%, tetapi perbedaan agama bukan menjadi penghalang dalam perjuangan mereka.
Demikian juga, ada yang beragama Hindu dan Budha. Mereka bersama, bersatu, dan terpadu mengusir Permesta di Kabupaten Poso yeng telah melanggar ketentraman dan bahkan keadilan. Hanya dalam waktu kurang lebih tiga bulan GPST berhasil merebut Pendolo dari kekuasaan Permesta ( 5 Mei 1958) dan menang dalam pertempuran perebutan kota Poso pada tanggal 14 Juli 1958.
Pertempuran demi pertempuran, pengorbanan demi pengorbanan telah GPST lakukan demi menggapai tujuan dan cita-cita perjuangan mereka. Sudah selayaknya kepada para partisan GPST diberikan penghargaan yang sebanding karena telah berjasa dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melawan pemberontakan PRRI/Permesta dan DI/TII yang ingin mendirikan Negara sendiri dan memisahkan diri dari NKRI.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Namun kenyataan kisah perjuangan GPST seperti telah kita lupakan. Kurangnya pembelajaran akan hal itu menjadi kendalanya.
Red: Tulisan ini adalah salah satu pembelajaran untuk MELAWAN LUPA.**
